Sistem Baru PLN Prabayar

Yahoo Messenger CS :
WhatsApp CS : 081.553.043.222
     

Sebenarnya info mengenai hal ini (baca: penyeragaman denominanasi PLN Prabayar) telah menjadi wacana jauh hari. Namun kejadian yang sempat booming perihal isu yang "menuduh" adanya kecurangan dari pihak PLN terkait jumlah KWH yang banyak berkurang dan tidak sesuai dengan nominal yang dibeli oleh konsumen pengguna jasa PLN mau tidak mau akhirnya membuat pihak PLN bertindak.

Dan sekarang, sebagai imbas dari carut marutnya sistem penghitungan Admin Bank yang diterapkan oleh masing-masing Bank penyedia Jasa bridging voucher PLN Prabayar, akhirnya PLN memberlakukan Regulasi baru yang resmi diterapkan mulai tanggal 1 Oktober 2015 pukul 00.00.

Sebelumnya akan kita bahas yang dimaksud dengan carut-marut atau dengan lebih halus kita sebut sebagai ke-tidak seragam-an jumlah biaya Admin Bank yang diterapkan selama ini. Misalnya sebagai contoh kita ambil ilustrasi berikut:

Tertera di situ, bahwa pada pembelian sejumlah Rp. 20.000,- sebenarnya ada potongan lain yang dibebankan kepada konsumen antara lain : PPJ sebesar Rp. 1.482,- dan Admin Bank Rp. 1.600,- sehingga angka yang sebenarnya digunakan untuk pembelian adalah Rp. 18.518,-

Coba kita bayangkan jika, konsumen sedang sial dan membeli di loket/konter/agen/server yang menerapkan Admin Bank lebih banyak misalnya Rp 3.500, Rp 4.000, atau bahkan Rp. 5.000,- jadi tersisa berapa rupiah yang angka yang sebenarnya digunakan untuk pembelian Token PLN ???

Nah, Regulasi baru dari PLN yang diterapkan per tanggal 1 Oktober pukul 00.00 WIB ini "mungkin" ditujukan untuk mengurangi kemungkinan adanya konsumen yang dirugikan, atau "mungkin juga" ditujukan untuk memperbaiki nama baik PLN yang sempat tergoncang isu beberapa hari yang lalu. Apapun itu alasannya, yang akan kami jelaskan di sini adalah bentuk regulasi tersebut dan apa efek/imbas bagi kita (server/reseller/loket/agen) penjual Token PLN.

Skema Baru Regulasi PLN Prabayar

Nominal Yang Ada Diseragamkan Untuk Semua Bank Penyedia

Dibandingkan dengan sistem lama yang memungkinkan konsumen membeli token dalam kelipatan Rp. 1.000,- mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, Pasca regulasi nominal yang tersedia lebih sedikit yaitu hanya nominal: Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp 200.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000, Rp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 50.000.000, Rp. 100.000.000

Admin dan KWH

Pada regulasi yang baru, Admin Bank bersifat menambah jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen. Jika pada sistem sebelumnya, ketika Anda membeli Token sejumlah 20.000 maka yang Anda dapatkan adalah (Rp.20.000 - Biaya Admin - Biaya lain)

Pada sistem yang baru, ketika Anda membeli Token sejumlah Rp20.000 maka yang Anda dapatkan adalah sejumlah bulat Rp20.000. Tetapi yang harus Anda bayarkan adalah (Rp.20.000 + Admin Bank + Biaya lain)

Contoh 1 : Jika Anda membeli sebesar 20.000 di Agen/Loket/Server yang menggunakan Admin Bank 1.800, maka yg Anda Bayarkan adalah 21.800

Contoh 2 : Jika Anda membeli sebesar 20.000 di Agen/Loket/Server yang menggunakan Admin Bank 5.000, maka yang Anda bayarkan adalah 25.000

Hasil dari 2 pembelian pada contoh di atas adalah sama, dengan kata lain KWH tidak tergantung pada jumlah nominal Admin Bank.

Plus - Minus Sistem Baru PLN Prabayar

1. Bagi Pembeli / Konsumen:
  - Lebih terjamin untuk Jumlah KWH yang didapat setiap pembelian
  - Terkesan lebih mahal karena dikenakan biaya Admin Bank di luar jumlah pembelian
  - Tips : Belilah voucher PLN Prabayar di Loket / Agen / Reseller yang menggunakan nominal Admin Bank terkecil
 
2. Bagi Agen / Reseller / Loket:
  - Jumlah nominal yang lebih sedikit, berarti memudahkan proses penjualan
  - Bisa leluasa memilih nilai laba / keuntungan karena cukup menyesuaikan dengan nominal Admin Bank yang dikehendaki
  - Tips : Pilih penggunaan nominal Admin Bank yang paling realistis, karena jika terlalu besar berarti Anda harus siap kehilangan pelanggan, dan jika terlalu kecil berarti jumlah keuntungan Anda juga akan kecil